JAKARTA - Lonjakan mobilitas masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru menjadi perhatian utama pemerintah. Di tengah meningkatnya kebutuhan perjalanan akhir tahun dan kondisi sebagian wilayah yang masih terdampak bencana, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan angkutan Nataru 2025/2026 berlangsung aman, nyaman, dan lancar.
Langkah pengawasan dan koordinasi lintas sektor pun diperkuat guna meminimalkan risiko selama periode padat perjalanan ini. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada Senin, 22 Desember 2025, meninjau langsung Posko Pusat Pemantauan Angkutan Nataru di Kementerian Perhubungan.
Dalam kesempatan tersebut, Teddy berdiskusi dengan jajaran pimpinan Kementerian Perhubungan serta para direktur utama BUMN sektor transportasi. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kesiapan sarana, prasarana, serta pelayanan transportasi publik di seluruh moda.
Pengawasan Ketat Mobilitas Akhir Tahun
Melalui unggahan di akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Teddy menyampaikan bahwa pemerintah tetap memberikan perhatian serius kepada masyarakat yang terdampak bencana di Sumatra. Namun, pada saat yang sama, pemerintah juga memikul tanggung jawab besar untuk menjamin kelancaran mobilitas masyarakat secara nasional selama akhir tahun.
“Masa akhir tahun ini akan ada lebih dari 60 juta orang yang akan melakukan perjalanan. Pemerintah harus memastikan perjalanan masyarakat pada masa Natal dan Tahun Baru dapat berjalan lancar, nyaman, dan aman,” ujar Teddy.
Angka mobilitas yang tinggi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggaraan transportasi nasional. Oleh karena itu, pemerintah menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga, kesiapan operator transportasi, serta pengawasan di titik-titik rawan untuk mencegah terjadinya gangguan maupun kecelakaan.
Program Diskon Dorong Kelancaran Perjalanan
Sebagai bagian dari strategi mendukung kelancaran arus Nataru, pemerintah menghadirkan Program Diskon Tiket Nataru 2025/2026 di berbagai moda transportasi. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat merencanakan perjalanan dengan lebih baik sekaligus mengurangi kepadatan pada waktu tertentu.
Di sektor perkeretaapian, PT Kereta Api Indonesia (KAI) memberikan diskon tiket sebesar 30% untuk tiket ekonomi komersial. Program ini ditujukan bagi sekitar 1,5 juta penumpang. Sementara itu, pada moda angkutan laut, PT PELNI memberikan potongan harga sebesar 20% dari tarif dasar bagi penumpang kelas ekonomi.
Untuk transportasi udara, pemerintah memberlakukan diskon tiket pesawat sebesar 13–14%. Selain itu, jam operasional bandara juga diperpanjang guna memperlancar arus keberangkatan dan kedatangan penumpang. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan di jam-jam puncak serta meningkatkan efisiensi pelayanan bandara.
Dukungan Lintas Moda dan Infrastruktur Jalan
Selain diskon tiket, pemerintah juga memberikan berbagai insentif di sektor transportasi penyeberangan dan jalan tol. PT ASDP Indonesia Ferry memberikan diskon 100% tarif jasa kepelabuhanan yang dapat diakses melalui aplikasi Ferizy.
Kebijakan ini diharapkan mampu memperlancar pergerakan penumpang dan kendaraan di lintasan penyeberangan, khususnya di jalur-jalur strategis.
Di sektor jalan tol, pemerintah memberlakukan pengurangan tarif hingga 20% di 26 ruas tol. Bahkan, beberapa ruas tol digratiskan selama periode Nataru. Langkah ini bertujuan untuk mendistribusikan arus kendaraan secara lebih merata serta mengurangi beban lalu lintas di titik-titik tertentu.
Kombinasi kebijakan diskon dan pengaturan operasional lintas moda tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kelancaran mobilitas dan keselamatan perjalanan.
Penekanan Keselamatan dan Kualitas Layanan
Dalam arahannya, Teddy meminta seluruh pimpinan dan jajaran BUMN transportasi untuk turun langsung ke lapangan. Ia menekankan bahwa kualitas pelayanan dan kenyamanan fasilitas bagi masyarakat harus menjadi perhatian utama selama periode Nataru.
“Jangan anggap ini kegiatan tahunan biasa. Harus ada perbaikan dari tahun sebelumnya,” katanya.
Selain itu, Teddy juga mengingatkan pentingnya fokus pada pengawasan titik-titik rawan, baik di darat, laut, maupun udara. Pengawasan ini mencakup aspek keselamatan, kelayakan sarana transportasi, serta kesiapan petugas di lapangan. Pemerintah menargetkan perayaan Tahun Baru 2026 dapat berlangsung aman, lancar, dan bebas kecelakaan.
“Pemerintah menargetkan penyelenggaraan angkutan Nataru tahun ini dapat berjalan optimal di tengah tingginya mobilitas masyarakat, sekaligus tetap mengedepankan keselamatan sebagai prioritas utama,” ujar Teddy.
Dengan penguatan koordinasi, pengawasan langsung, serta dukungan kebijakan insentif, pemerintah berharap masyarakat dapat menikmati perjalanan akhir tahun dengan rasa aman dan nyaman. Di tengah berbagai tantangan, keselamatan tetap menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru.
